Gorontalo, Indonesia — 11 November 2024

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan adaptif di era global, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk "Towards World Class Bureaucracy." Acara ini, yang berlangsung dari 5 hingga 7 November 2024, di Graha Shaba Pramana dan FISIPOL Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengundang pakar dari seluruh dunia untuk berbagi wawasan dan pengalaman dalam mengembangkan birokrasi modern yang inklusif, efisien, dan transparan.

Acara ini menggabungkan unsur akademis dan budaya, mencerminkan semangat Indonesia dalam menggabungkan tradisi dengan inovasi. Dalam konferensi ini, para akademisi, praktisi, dan pemangku kebijakan berkumpul untuk berdiskusi mengenai isu-isu kunci dalam tata kelola publik, termasuk transformasi digital, inovasi pelayanan publik, serta tata kelola yang berfokus pada keterlibatan masyarakat. Beberapa topik-topik yang yang telah dibahas dalam konfrensi Internasional yakni:

Membentuk Birokrasi Kelas Dunia: Tantangan dan Peluang

Tema "Towards World Class Bureaucracy" mencerminkan visi untuk menciptakan birokrasi yang mampu bersaing di tingkat global. Rektor Universitas Gadjah Mada, yang di wakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Wening Udasmoro, S.S., M.Hum.,DEA dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam memperkuat sektor publik melalui pertukaran ide dan praktik terbaik. “Transformasi birokrasi tidak hanya tentang efisiensi, tetapi juga tentang adaptabilitas dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi yang cepat,” ujar Prof. Wening dalam sambutan pembukaan.

Konferensi ini bertujuan untuk menghadirkan perspektif yang beragam tentang bagaimana pemerintahan dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern dan mendukung kesejahteraan umum. Dengan menghadirkan pembicara dari berbagai negara, UGM berharap dapat memberikan wawasan baru bagi para peserta tentang pentingnya tata kelola yang fleksibel, terutama di era globalisasi dan digitalisasi.

Fokus Utama: Transformasi Digital dalam Birokrasi

Salah satu topik utama dalam konferensi ini adalah transformasi digital dalam birokrasi. Penggunaan teknologi digital telah memungkinkan birokrasi untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan transparansi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam digitalisasi pelayanan publik, namun tantangan tetap ada, terutama dalam hal penyelarasan regulasi dan pengembangan sumber daya manusia.

“Digitalisasi bukan hanya tentang mengubah proses manual menjadi otomatis, tetapi juga mengubah budaya birokrasi itu sendiri agar lebih responsif dan melayani,” jelas Deputi Erwan. Dia menambahkan bahwa kerja sama internasional sangat penting dalam mengembangkan solusi inovatif yang dapat diterapkan di berbagai negara.

Tantangan Birokrasi Inklusif

Selain digitalisasi, acara ini juga mengangkat isu tentang birokrasi yang inklusif dan berorientasi pada masyarakat. Inklusivitas dalam birokrasi berarti menciptakan sistem yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, gender, atau daerah. Di berbagai sesi panel, peserta membahas bagaimana birokrasi dapat memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui kebijakan yang adil dan transparan.

Para pembicara dari United Nations Development Programme (UNDP) dan World Bank berbagi contoh sukses dari berbagai negara tentang bagaimana pendekatan inklusif dalam birokrasi telah meningkatkan efektivitas pemerintahan. Mereka juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebagai cara untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kettua AAPA dan IAPA Prof. Dr. Agus Pramusinto dan juga salah satu dosen UGM yang juga menjadi panitia acara, menjelaskan bahwa konfrensi ini dilakukan untuk mengundang seluruh stakeholder, praktisi, aakademisi dan pimpinan kepala daerah diseluruh indonesia, dengan harapan bahwa  pengembangan yang berkelanjutan bagi para birokrat akan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan. “Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia adalah investasi jangka panjang yang akan memperkuat kapasitas birokrasi kita untuk melayani masyarakat secara optimal,” ujarnya.

Di akhir konferensi, peserta telah dibagi menjadi beberapa paralel sesion yang dibagi berdasarkan topik-topik yang telah dipilih dan dipresentasi dihadapan para kolega dan disikusikan guna mendaptkan solusi dan sharing informasi yang up to date sehingga berharap agar diskusi ini tidak hanya menjadi ajang bertukar pikiran, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan nyata di sektor publik. Dengan berakhirnya acara ini, UGM dan PT lainnya bersama para peserta dan pembicara berkomitmen untuk terus mendukung birokrasi yang lebih baik melalui riset dan pendidikan. Konferensi "Towards World Class Bureaucracy" ini memberikan kontribusi penting bagi wacana internasional tentang tata kelola publik yang adaptif, efisien, dan inklusif. Diharapkan bahwa rekomendasi dan praktik yang dibagikan selama acara ini dapat menjadi inspirasi bagi pembuat kebijakan dan akademisi di Indonesia dan seluruh dunia. (*RL*)